LKBH FH Unsyiah akan gelar diskusi Quo Vadis Demokrasi di Indonesia

BANDA ACEH - Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum atau disingkat LKBH FH Unsyiah, Rabu (21/3/2018), akan menyelenggarakan kegiata DISKUSI PUBLIK di lantai dua aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh.

Diskusi publik kali ini mengangkat tema REVISI UU MD3 : Quo Vadis Demokrasi di Indonesia".

Kurniawan S, S.H., LL.M selaku Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala mengatakan, diskusi publik tersebut adalah sebagai wujud manifestasi dan pengabdian Universitas Syiah Kuala melalui Fak. Hukum sebagai jantung hati rakyat Aceh dalam bentuk memberikan layanan bantuan hukum sekaligus merespon berbagai polemik hukum baik dalam skala regional maupun skala nasional, ujar Kurniawan

Dalam melaksanakan aktifitasnya, LKBH FH Unsyiah memberikan beberapa jenis layanan, seperti konsultasi Hukum. Bantuan Hukum, Pelatihan Keterampilan Hukum.

Masih menurut kurniawan, dalam melaksanakan layanan konsultasi dan bantuan hukum tersebut,  LKBH FH Universitas Syiah Kuala melakukannya dalam bentuk Bedah Kasus, Seminar/Diskusi Publik/Workshop, dan lainnya

Adapun para narasumber dalam diskusi publik kali ini, dihadiri 6 (enam) orang yang mewakili dari lembagaannya masing-masing

1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA (Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional RI (IKAL) Komisariat Aceh.

2. A. Hamid Zein,  S.H., M. Hum (Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum - (IKAKUM) Univ. Syiah Kuala)

3. Zulfikar Sawang, S.H (Ketua PERADI DPC Banda Aceh)

4. Chandra Darusman, S.H , M.H (Lembaga Bantuan Hukum - LBH Banda Aceh)

5. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H 

(Akademisi Hukum Tata Negara -HTN Fak. Hukum Univ. Syiah Kuala)

6. Zulfata, SUD., M. Ag (Intelektual Muda Himpunan Mahasiswa Islam - HmI)

Dalam melaksanakan kegiatan DISKUSI PUBLIK tersebut, LKBH FH Univ. Syiah Kuala bermitra dengan beberapa institusi/kelembagaan terkait, diantaranya Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Univ. Syiah Kuala, Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) RI Komisariat Aceh, PERADI DPC Banda Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Ikatan Keluarga Alumni Hukum (IKAKUM) Universitas Syiah Kuala, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA), dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Univ. Andalas.

Pelaksanaan kegiatan DISKUSI PUBLIK tersebut ikut didukung oleh beberapa organisasi kemahasiswaan, seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Aliansi Mahasiswa Progresif, Perhimpunan Anak Konstitusi (PAKU) FH Unsyiah, dan UKMF Ha Hoe.