KNCI Aceh berunjuk rasa di DPRA, Tolak Pembatasan Penggunaan Kartu SIM Card

BANDA ACEH | Seratusan pedagang seluler seluruh Aceh yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) berunjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (2/4/2018).

Mereka menolak aturan yang mewajibkan 1 Nomor Indentitas Kependudukan (NIK) hanya boleh menggunakan 3 SIM Card.

Seperti diketahui Pemerintah Pusat telah membuat kebijakan melalui Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 21 Tahun 2017. Dimana dengan aturan ini maka setiap pengguna hanya dapat meregistrasi maksimal 3 nomor Handphone (HP) dalam satu NIK atau nomor KK.

Koordinator Komunitas Outlet Banda Aceh Raya (Kobar), Zainuddin mengatakan, dengan berlakunya kebijakan ini dipastikan akan berdampak pada ruginya pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seluler, dan bahkan terancam bangkrut.

Selain itu juga berpengaruh terhadap banyaknya pengangguran di Aceh jika para pedagang ini harus gulung tikar dan juga besar kemungkinan harga kuota internet akan melonjak tinggi.

Apalagi, lanjutnya, saat ini ada 3 ribu outlet tersebar di seluruh Aceh dengan pekerja mencapai 5 sampai 6 ribu orang secara keseluruhan, hal ini dapat mengakibatkan penyempitan ekonomi bagi masyarakat Aceh.

"Berdampak gulung tikar 3000 outlet seluruh Aceh, ini merupakan bencana bagi rakyat, pengangguran begitu besar, lonjakan harga internet yang tinggi," kata Zainuddin kepada wartawan usai unjuk rasa.

Oleh karena itu, mereka meminta pimpinan DPRA dan Gubernur Aceh meneruskan permintaan mereka kepada kementerian terkait dan juga Presiden.

"Tolong kami diperhatikan pedagang kecil ini, besar kecilnya kami telah menyumbang kebangkitan sektor ekonomi, membuka lapangan kerja," katanya.

Namun, mereka menegaskan bahwa cukup mendukung adanya pendaftaran NIK dan nomor KK demi keamanan, tetapi hanya pemberlakuan pembatasan 1 NIK 3 SIM Card saja yang ditolak.

"Kita tolak pembatasan 1 NIK 3 SIM Card," teriak Koordinator Aksi, Nazaruddin. berbagai persoalan itu, mereka menuntut pemerintah menghapuskan aturan pembatasan kartu tersebut dan harus berani menjamin keamanan data masyarakat.

Setelah melakukan aksi, para pedagang seluler ini diterima untuk melakukan audiensi dengan Ketua Komisi DPRA, Mohd Alfatah di ruang serbaguna gedung setempat.