BANDA ACEH | DPRK Banda Aceh menggelar sidang paripurna
pada Senin (9/1/2017) di Gedung DPRK Banda Aceh. Sidang ini dipimpin Wakil
Ketua DPRK T Hendra Budiansyah yang diikuti mayoritas anggota DPRK dan dihadiri Plt Walikota Banda Aceh, Ir Hasanuddin Ishak, Sekdakota Banda
Aceh Ir Bahagia DilpSE, para Asisten Setdakota Banda Aceh, serta para Camat dan
Kepala SKPK jajaran Pemko Banda Aceh.
Sidang paripurna tersebut membahas dua Rancangan Qanun (Raqan), yakni Raqan tentang
perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW dan Raqan tentang
pengelolaan sampah retribusi pelayanan persampahan.
Terkait dengan Raqan perubahan atas Qanun Nomor 4 tahun 2009, laporan dari
Badan Legislasi DPRK Banda Aceh disampaikan Royes Ruslan. Dalam laporannya,
Royes menyampaikan penyempurnaan draf/rancangan qanun ini telah dilakukan
pembahasan yang mendalam di internal tim pembahas legislasi dengan
mengikutsertakan tenaga ahli dan dilanjutkan pembahasan terpadu beberapa kali
dengan pihak eksekutif.
“Juga telah kita lakukan dengar pendapat (publik hearing) dengan masyarakat dan
stakeholder terkait. Akhirnya Raqan ini dapat kita selesaikan pembahasannya dan
dapat diparipurnakan hari ini,” ujar Royes.
Lanjut Royes, beberpa kesimpulan dari Banleg terhadap Raqan RTRW, yakni
qanun Kota Banda Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang rencana RTRW Tahun
2009-2029 terdapat 100 pasal, sedangkan dalam Raqan perubahan mengalami
perubahan ini terdapat 34 ketentuan yang mengalami perubahan, baik dihapus,
diubah dan disisipkan. Kemudian pengembagan kawasan Masjid Raya Baiturrahman
dan kawasan Peunayong, pengembangan dan penyempurnaan transportasi, klausul dan
norma baru rencana jaringan jalan BORR, pengembangan dan penataan jalur sepeda
yang terintegras dan pemanfaatan sumber energi baru yang terbarukan.
Kemudian terkait dengan laporan dari Pansus II tentang Raqan tentang
pengelolaan sampah retribusi pelayanan persampahan dibacakan Ramli Hamza SE.
Dalam laporannya, Ramli mengatakan ada beberapa tujuan ditetapkannya Raqan
tersebut, diantaranya dalam rangka peningkatan pelayanan persampahan/kebersihan
kepada masyarakat secara optimal, untuk memaksimalkan penanganan sampah secara
komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia
usaha secara proporsional, efektif dan efisien. Kemudian dibuatnya Raqan
ini juga dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah
dengan penanganan yang komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir.
Kata Ramli, pihaknya juga telah melakukan serangkaian proses penetapan Raqan
dan juga publik hearing untuk mendengarkan pendapat dari masyarakat.
“Raqan ini harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, karena
didalamnya ada denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan,” tambah
Ramli Hamza. (mkk)
Post a Comment